Negara yang Tidak Menggunakan Drone DJI untuk Militer

Waktu membaca: 3 menit

Kenapa DJI Jadi Isu di Militer?

Kalau di dunia sipil DJI sering dianggap “Toyota-nya drone” (andal, ekosistem besar, gampang dipakai), di ranah militer ternyata berbeda cerita. Militer berpikir dengan kacamata ancaman intelijen, keamanan data, dan ketahanan rantai pasok. Jadi, bukan semata kamera bagus atau tidak, tapi: data ke mana, firmware siapa yang pegang, komponen dari mana, bisa dimatikan jarak jauh atau tidak, dan apakah aman dipakai di misi sensitif.

Karena itu, yang sering terjadi di banyak negara bukan larangan nasional untuk publik, melainkan pembatasan internal militer/pemerintah dan peralihan ke drone yang dianggap lebih “trusted”.

1. Amerika Serikat: Larangan/Pembatasan Militer yang Paling Jelas

Kalau kita bicara negara yang paling tegas dan terdokumentasi soal menjauh dari DJI untuk ranah militer, Amerika Serikat adalah contoh paling gamblang.

2017: U.S. Army menghentikan penggunaan DJI

U.S. Army pernah mengeluarkan arahan agar personel menghentikan penggunaan drone DJI karena kekhawatiran keamanan (berdasarkan penilaian ancaman internal). Ini sering dirujuk sebagai salah satu pemicu awal gelombang pembatasan.

2018: DoD membekukan penggunaan “commercial off-the-shelf drones”

Tahun berikutnya, Departemen Pertahanan AS (DoD) menguatkan pendekatan keamanan siber dengan pembekuan penggunaan/pengadaan drone komersial “off-the-shelf” untuk kebutuhan tertentu, sambil mendorong program drone yang lebih terkurasi dari sisi keamanan.

2019–2020: NDAA FY2020 Section 848 dan kebijakan “Blue sUAS”

Kongres AS melalui NDAA FY2020 Section 848 membatasi pengadaan/penggunaan UAS dari entitas asing tertentu di lingkungan DoD. Implementasinya kemudian terhubung dengan kebijakan kurasi drone yang dikenal luas sebagai Blue sUAS (daftar/ekosistem UAS yang dinilai lebih aman untuk penggunaan pemerintah/pertahanan).

Intinya: untuk militer AS garis besarnya jelas, DJI dan banyak drone/komponen buatan China dianggap berisiko untuk misi sensitif, sehingga lahirlah jalur pengadaan yang lebih ketat.

2. Prancis: Bukan “Ban DJI” yang Viral, tapi Bukti Arah Kebijakan Militer ke Alternatif Non-DJI

Prancis menarik karena pendekatannya lebih positif, yaitu alih-alih melarang DJI, Prancis punya bukti kuat soal pengadaan drone taktis kecil dari produsen domestik.

Pada awal 2021, lembaga pengadaan pertahanan Prancis (DGA) memilih Parrot ANAFI USA untuk kebutuhan Angkatan Bersenjata Prancis (kontrak yang sering disebut mencakup sekitar 300 unit). Ini bukti nyata bahwa untuk kebutuhan militer, mereka condong ke vendor yang dianggap lebih sesuai standar keamanan dan kemandirian industri.

Poin pentingnya: Prancis adalah negara contoh untuk militer memilih non-DJI secara pengadaan resmi, meski tidak selalu dibingkai sebagai larangan terhadap DJI.

3. Pola di Sejumlah Negara Eropa/NATO: “Preferensi dan Kurasi”, Bukan Larangan Nasional

Di banyak negara Eropa, yang sering muncul adalah pola berikut:

Untuk kebutuhan militer/intelijen sensitif, mereka cenderung memilih platform yang lebih mudah diaudit, rantai pasoknya lebih dipercaya, atau vendor domestik/sekutu.
Kebijakannya sering tidak diumumkan sebagai “ban merek X”, tetapi berupa standar pengadaan dan persyaratan keamanan.

Salah satu petunjuk pola itu bisa dilihat dari daftar operator militer/pemerintah untuk platform non-DJI seperti seri Parrot ANAFI USA/GOV yang dipakai atau diadopsi oleh beberapa negara (di level yang berbeda-beda). Namun, catatan ini lebih menggambarkan alternatif adopsi kebutuhan daripada bukti “DJI dilarang”.

4. Kenapa Topik Ini Makin Panas di 2025?

Karena di sisi kebijakan nasional AS, 2025 makin meledak dengan langkah regulator komunikasi (FCC) yang membatasi penjualan model drone asing baru, isu yang kemudian merembet jadi pembahasan global, termasuk soal standar keamanan untuk event besar dan ketahanan industri drone domestik.

Walau itu ranah sipil/pasar, efek psikologisnya besar: banyak negara dan institusi jadi ikut mengevaluasi ulang kebijakan pengadaan.

Kesimpulan Praktis

Kalau pertanyaannya: “Negara mana yang tidak menggunakan DJI untuk militer, dan sejak kapan?” maka jawaban paling kuat secara bukti publik adalah:

Amerika Serikat: pembatasan/pelarangan di militer sudah mengeras sejak 2017–2019 (U.S. Army 2017, DoD 2018, NDAA FY2020/Section 848 dan Blue sUAS).
Prancis: bukti kuat “militer memilih non-DJI” lewat pengadaan Parrot ANAFI USA yang diumumkan Januari 2021.
Sebagian negara Eropa/NATO lainnya: lebih tepat disebut tren adopsi alternatif + kurasi keamanan (bukan klaim larangan DJI), kecuali ada dokumen resmi masing-masing negara yang eksplisit.

Negara Mana yang Tidak Memakai Drone DJI untuk Keperluan Militer (dan Sejak Kapan): Fakta, Timeline, dan Pola Global